Pada 18 November 2024, Muhammadiyah memperingati ulang tahun yang ke-112 dengan tema “Kemakmuran untuk Semua.” Dalam pidatonya, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir, mengungkapkan keprihatinannya terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia, meskipun Konstitusi Republik Indonesia, khususnya Pasal 33, menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Haedar menekankan bahwa kemakmuran harus dinikmati oleh seluruh rakyat, bukan hanya oleh segelintir golongan.
Haedar juga mengingatkan bahwa visi kemakmuran yang ditekankan oleh para founding fathers, terutama dalam pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945, adalah Indonesia yang adil dan makmur untuk seluruh rakyat. Oleh karena itu, menurutnya, kemakmuran bangsa harus mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih nyata di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa kemakmuran sejati tidak hanya berbicara tentang kekayaan material, tetapi juga kesejahteraan spiritual yang sesuai dengan ajaran Islam dan nilai-nilai Pancasila.
Dalam konteks ini, Haedar menyebutkan bahwa sebuah negara yang makmur harus didasarkan pada keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi, serta peningkatan kualitas hidup baik secara materi maupun spiritual. Hal ini selaras dengan idealisasi Islam tentang negara yang sejahtera, sebagaimana tercermin dalam firman Allah dalam Al-Quran, Surah Saba’ ayat 15, yang menggambarkan kemakmuran sebagai negeri yang baik dan penuh berkah.
Muhammadiyah, lanjut Haedar, terus berkomitmen untuk mendukung pembangunan bangsa melalui berbagai program yang meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Seluruh elemen Persyarikatan, termasuk Aisyiyah, bergerak untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta membawa kemaslahatan bagi umat, bangsa, dan dunia.
Selain itu, Dr. Busyro Muqoddas, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah, menekankan pentingnya kolaborasi antara Muhammadiyah, pemerintah, dan sektor swasta dalam mencapai kemakmuran. Menurut Busyro, meskipun Indonesia memiliki potensi besar, kemakmuran masih terhalang oleh masalah korupsi dan degradasi moral di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, Muhammadiyah mengajak semua pihak untuk bekerja bersama dalam memajukan ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai konstitusional.
Dalam kesempatan tersebut, Muhammadiyah juga mengimbau pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk benar-benar menerapkan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemakmuran rakyat, bukan sekadar menjadi pengawas. Dengan mengedepankan nilai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, diharapkan Indonesia dapat mencapai kemakmuran yang hakiki sesuai dengan cita-cita kemerdekaan.
